Pengelolaan Risiko Sosial: Efektivitas Peranan Pemerintah dan Pelaku Bisnis

Risiko Sosial sebagai bagian dari Risiko Strategis

Risiko sosial sebagai bagian dari risiko strategis seringkali kurang terkelola dengan baik karena pada awalnya isu sosial diasumsikan sebagai domain pemerintah dan LSM. Saat ini risiko sosial sudah terangkat pula ke ranah korporat dipicu oleh beberapa insiden kerusakan reputasi yang dikaitkan dengan persepsi masyarakat terhadap perusahaan.

Risiko sosial timbul karena perbedaan persepsi dan budaya yang mengakibatkan terjadinya rasa ketidakpuasan serta ketidakadilan dari para pemangku kepentingan eksternal. Kegagalan mengelola risiko sosial ini dapat mengakibatkan biaya ekonomi tinggi dan merusak reputasi dari organisasi, serta pada akhirnya dapat berdampak sistemik menghancurkan keunggulan bersaing dari suatu negara

Ada 4 komponen yang menjadi karakteristik risiko sosial menurut Tamara Bekefi, Beth Jenkins, dan Beth Kytle pada “A working paper of the CSR Initiative” yang diterbitkan oleh John F. Kennedy School of Government, Harvard University, 2006  : (1) isu dominan; (2) pemangku kepentingan; (3) cara membangun konflik; (4) persepsi. Ilustrasi berikut ini adalah contoh bagaimana eksposur dari insiden risiko sosial senilai sekitar USD 60juta yang terjadi di U.S.-based Freeport McMoRan, Papua

Karakteristik Risiko Sosial_Contoh Kasus Freeport, Papua

Bagaimana pengelolaan risiko sosial di Indonesia?

Indonesia merupakan negara yang memiliki kekuatan ekonomi berlandaskan pertumbuhan pasar domestik berdasarkan Global Competitiveness Report, 2010-2011, GDP Indonesia sebagai salah satu indikator kunci mencatat angka USD539,4 miliar, dengan GDP per kapita senilai USD2,329. Pertumbuhan ekonomi Indonesia digerakkan oleh sektor bisnis yang sangat dipengaruhi oleh segala hal yang terjadi di pemerintahan antara lain kebijakan pemerintah, ketidakstabilan sosial, maupun berbagai dinamika di bidang politik, ekonomi, hukum bahkan peraturan. Akan tetapi, pertumbuhan ekonomi ini, masih terhalang oleh sejumlah masalah yang menyebabkan pertumbuhan menjadi tidak optimal.

Masalah paling utama yang masih mengganjal laju percepatan perekonomian Indonesia adalah terkait masalah institusional di dalam tubuh penyelenggara negara, yakni mulai dari masalah inefisiensi dalam birokrasi pemerintah terkait rumitnya proses birokrasi dalam pemberian izin usaha, sampai masalah korupsi, instabilitas politik dan lain-lain. Terbatasnya infrastruktur sebagai fondasi penting dalam pembangunan ekonomi, juga dirasakan menjadi hambatan dalam pelaksanaan pembangunan. Kesenjangan ketersediaan jalan, aksesibilitas dan fasilitas-fasilitas pendukung yang kurang memadai adalah beberapa contoh kecil yang menjadi indikasi kurangnya penyediaan infrastruktur di Indonesia.

Pentingnya pembangunan infrastruktur ini terjadi karena kehidupan masyarakat tidak dapat terlepas dari kebutuhan infrastruktur yang memadai sebagai fasilitas fisik beserta layanannya yang diadakan untuk mendukung bekerjanya sistem sosial-ekonomi. Kesenjangan pertumbuhan infrastruktur pendukung dibandingkan dengan tingkat pertumbuhan industri yang tinggi dapat menimbulkan risiko sosial yang pada akhirnya dapat menghilangkan keunggulan bersaing Indonesia terhadap negara lain.

Bagaimana peranan pemerintah Indonesia dan pelaku bisnis dalam mengelola risiko sosial? 

Dari sudut pandang pelaku bisnis, konsep CSR merupakan opsi pengelolaan risiko sosial sebagai bagian integral dari upaya pelaksanaan triple bottom line, yakni bahwa bisnis harus memiliki dampak positif yang seimbang bagi kesejahteraan ekonomi (profit), pelestarian lingkungan (planet) dan keadilan sosial (people). Sedangkan dari pemerintah, pemastian ketersediaan infrastruktur yang memadai yang mengacu pada buku biru Bappenas menjadi salah satu opsi pengelolaan risiko sosial.

Pertanyaan yang masih harus dikaji lebih lanjut adalah mengenai efektivitas pengelolaan risiko sosial dari semua pihak yang berkepentingan: pemerintah Indonesia, pelaku bisnis, dan masyarakat.

  • Apakah pemerintah telah berperan efektif dalam menyediakan infrastruktur pendukung kepada pelaku bisnis yang diharapkan dapat menggerakkan perekonomian Indonesia?
  • Apakah pelaku bisnis telah berperan efektif dalam mendukung terciptanya keseimbangan antara kesejahteraan ekonomi, pelestarian lingkungan, dan keadilan sosial?
  • Apakah masyarakat telah berperan efektif dalam memberikan kontribusinya dalam pembangunan ekonomi Indonesia?

DC|2011

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s