Penilaian Mandiri atas Penerapan Tata Kelola Perusahaan (GCG) pada BUMN (Bagian 1)

Penerapan tata kelola yang baik (GCG) pada BUMN harus berpedoman pada Permen BUMN No Per-01/MBU/2011 tanggal 01 Agustus 2011 dengan tetap memperhatikan ketentuan dan norma yang berlaku, serta anggaran dasar BUMN. Pedoman GCG harus memuat:

  1. Manual Direksi dan Dewan Komisaris
  2. Manual Manajemen Risiko
  3. Sistem Pengendalian Intern
  4. Sistem Pengawasan Intern
  5. Mekanisme Pelaporan atas Dugaan Penyimpangan
  6. Tata Kelola Teknologi Informasi
  7. Pedoman Perilaku Etika

Menurut Pasal 44 (1) Permen BUMN 01/2011, BUMN wajib melakukan pengukuran atas kualitas penerapan GCG yang dilaksanakan berkala setiap 2 (dua) tahun dalam 2 bentuk yaitu 1) penilaian (assessment) atas  pelaksanaan GCG dan 2) evaluasi (review) atas tindak lanjut atas rekomendasi perbaikan dari hasil penilaian sebelumnya. Pada prinsipnya yang melakukan evaluasi adalah BUMN itu sendiri (penilaian mandiri), sedangkan pelaksanaan penilaian dilakukan oleh penilai independen yang kompeten dan harus ditunjuk oleh Dewan Komisaris.

Dasar hukum penilaian mandiri atas Penerapan Tata Kelola Perusahaan (GCG) pada BUMN adalah:

  1. Peraturan Menteri Negara BUMN No Per-01/MBU/2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (GCG) pada BUMN Pasal 44 (1b), (5), (6), (7), dan (9)
  2. Keputusan Sekretaris Kementerian BUMN No SK-16/S.MBU/2012 tentang Indikator/ Parameter Penilaian dan Evaluasi atas Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (GCG) pada BUMN

Aktivitas dan tujuan penilaian/evaluasi  penerapan GCG:

  • Pengukuran kualitas penerapan GCG di BUMN dalam rangka pemberian skor atas penerapan GCG dan pemberian kategori kualitas penerapan GCG
  • Identifikasi kekuatan dan kelemahan, serta penyusunan rekomendasi perbaikan penerapan GCG di BUMN dalam rangka mengurangi kesenjangan pada kriteria GCG
  • Pemantauan konsistensi penerapan GCG di BUMN dalam rangka penyempurnaan dan pengembangan kebijakan tata kelola di lingkungan BUMN

Indikator/parameter penilaian dan evaluasi atas penerapan GCG pada BUMN dikelompokkan dalam 6 (enam) faktor yaitu:

  1. Komitmen terhadap penerapan GCG yang berkelanjutan (7%)
  2. Pemegang saham dan RUPS (9%)
  3. Dewan Komisaris (35%)
  4. Direksi (35%)
  5. Pengungkapan dan keterbukaan informasi (9%)
  6. Faktor lainnya (5%)

Berdasarkan penilaian atas penerapan GCG, berikut ini adalah kategori kualitas penerapan GCG di BUMN:

  • Sangat Baik         > 85
  • Baik                        75-85
  • Cukup Baik          60-75
  • Kurang Baik        50-60
  • Tidak Baik            >=50

Bagaimana penilaian atas penerapan GCG di BUMN dan kertas kerja asesmen akan saya sampaikan pada paparan berikutnya.

DC|2012

5 thoughts on “Penilaian Mandiri atas Penerapan Tata Kelola Perusahaan (GCG) pada BUMN (Bagian 1)

  1. Dear Mbak Diane,
    Mohon informasi mgn beberapa BUMN yg ada di indonesia , siapa yg terbaik Dan BUMN yg ter rendah penilaiannya ? Terimakasih paling tidak kita bisa tahu bila dicheck dgn parameter yg Ada bagaimana performance BUMN di Indonesia ?
    terimakasih atas informasinya Wass Budi Santoso.

    • Pak Budi ysh,

      Saat ini salah satu rujukan yang dipakai adalah hasil dari ARA (Annual Report Award) yang diselenggarakan tahunan oleh Bapepam-LK, Direktorat Jendral Pajak, Kementrian BUMN, Bank Indonesia, Bursa Efek Indonesia, Komite Nasional Kebijakan Governance, dan Ikatan Akuntan Indonesia.

      ARA bertujuan untuk meningkatkan keterbukaan informasi dan penerapan Good Corporate Governance, baik BUMN/BUMD maupun perusahaan swasta yang berstatus listed (tercatat) atau non listed (tidak tercatat) di Bursa Efek.

      Berikut perusahaan yang meraih penghargaan ditiap kategori pada ARA 2011 yang baru diumumkan September 2012:
      – Kategori BUMN non keuangan listed, PT Perusahaan Gas Negara Tbk
      – Kategori BUMN non keuangan non listed, PT Perkebunan Nusantara XIII
      – Kategori private non keuangan non listed, PT Indonesia Power
      – Kategori private non keuangan listed, PT Pupuk Kalimantan Timur
      – Kategori BUMN keuangan listed, PT Bank Mandiri Tbk
      – Kategori private keuangan listed, Adira Dinamika Multi Finance Tbk
      – Kategori BUMN keuangan non listed, PT Jamsostek (Persero)
      – Kategori private keuangan non listed, PT Bank Syariah Mandiri
      – Kategori BUMD listed, PT Bank DKI
      – Kategori BUMD non listed, PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah

      Semoga berguna pak. Wass, Diane Christina

  2. Bu Diane, tulisan yg Bagus, saya tunggu tulisan selanjutnya
    Moon tanya ya bu, bàgaimana ya jk melakukan self asesmen gcg dan memberikan skoring sesuai kriteria tsb dg cara yg lebih kwantitatif & meminimalkan yg kualitatif u. Mengurangi subyektivitas. Terimakasih

    • Pak Muji ysh,

      Bagaimana kabar bapak? Semoga selalu sehat ya pak. Terima kasih atas apresiasinya.

      Saat ini yang diuji adalah ketersediaan dan tingkat pemenuhan praktik GCG.
      Parameter pengukuran yang disediakan saat ini telah bersifat semi kuantitatif yang berguna untuk meminimalisasi yang kualitatif.

      Misalnya untuk praktik GCG yang terkait dengan keberadaan SOP/Kebijakan/Aturan Main, tingkat pemenuhannya dibagi menjadi 5 kelompok pengukuran berbasis skala Likert yi.
      – Tidak Ada ->> diberikan bobot 0
      – Memenuhi sebagian kecil (>50% dari kriteria) ->> diberikan bobot 0,25
      – Memenuhi sebagian (50% – 75% dari kriteria) ->> diberikan bobot 0,5
      – Memenuhi sebagian besar (75% – 85% dari kriteria) ->> diberikan bobot 0,75
      – Memenuhi seluruh ( >85% dari kriteria) ->> diberikan bobot 1

      Semoga membantu pak.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s